Dugaan Kecurangan Pemilu di Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dugaan Kecurangan Pemilu di Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Redaktur Simpul Rakyat
Kamis, 18 April 2019


SimpulRakyat.co.id, Kepulauan Tanimbar - Pemilihan umum kali ini meninggalkan masalah yang cukup langka dan kompleks, yang sifatnya sangat merugikan para calon yang berada di dapil 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) karena adanya keterlambatan distribusi surat suara di 20 TPS sehingga tidak dapat dilakukan pemungutan suara secara serempak dengan TPS lain di Kecamatan Tanimbar Selatan.

Menurut informasi yang diperoleh dari Ketua PPK Tanimbar Selatan bahwa terjadi penundaan pemilihan di 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan karena adanya keterlambatan logistik ke KPUD Kabupaten KT.

Informsi yang diperoleh oleh Awak media dalam pertemuan dengan Bupati di kediamannya, disampaikan bahwa keterlambatan logistik disebabkan oleh rusaknya surat suara berjumlah 19.000 surat suara yang baru didistribusi dan diterimah oleh pihak KPUD pada tanggal 16 April kemarin.

"Menurut penilaian kami, ada pergantian komisioner KPUD dalam waktu yang sangat singkat. Lalu kemudian, setelah dilakukan penyortiran surat suara oleh pihak KPUD, ada terdapat 19.000 surat suara yang rusak. Pihak KPUD sendiri telah melakukan pengusulan pengadaan surat suara baru kepada perusahaan percetakan surat suara di Makasar tetapi tidak dilayani, sehingga KPUD sendiri harus melakuakn pengadaan itu ke perusahaan percetakan di Suabaya. Transportasi dari Surabaya ke Ambon dan Ambon Saumlaki cukup sulit, sehingga mengakibatkan logistik pemilu yang rusak baru sampai kemarin," jelas Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon.


Dalam pertemuan tersebut pula disampaikan oleh Bupati bahwa terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pemerintah Daerah telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Forkopimda dan juga Bawaslu dan KPUD sendiri. Bahkan dalam rapat koordonasi terakhir kemarin dengan pihak KPUD dan bawaslu, pihak KPUD menyatakan siap untuk menyelenggarakan pemilu serempak hari ini.

"Kita telah melakukan koordinasi dengan pihak Forkopinda dan Bawaslu serta KPUD pada dua minggu lalu, bahkan rapat kordinasi terakhir dilakukan kemarin. Saya menanyakan kesiapan pihak KPUD terkait penyelenggaraan pemilu hari ini, disampaikan bahwa pihak KPUD telah siap utk menyelenggarakan pemilu secara serempak hari ini," lanjut Fatlolon.

Sangat disayangkan, berdasarkan pernyataan tersebut, Pihak KPUD sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pemilihan secara serempak hari ini, namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Dari 28 TPS di Kelurahan Saumlaki, hanya ada 11 TPS yang melakukan pemungutan suara, yang baru dimulai pada siang menjelang sore tadi, semantara 17 TPS belum melakukan pencoblosan sama sekali, dikarenakan logistik dari KPUD, belum siap untuk disalurkan ke TPS - TPS tersebut.

Kondisi keterlambatan pemungutan suara, terjadi di hampir seluruh TPS pada Kecamatan Tanimbar Selatan. Di samping itu juga, ada tiga TPS di desa Lermatan yang belum melakukan pemungutan suara karena kondisi yang sama dengan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki.

Seluruh Media di KKT, dimintai kerja samanya oleh Bupati untuk memantau langsung berjalannya Pemilhan Umum di Kecamatan Tanimbar Selatan. Hasil yang di temui oleh awak media di lapangan hingga pukul 00.00 WIT, (17/04/2019) adalah bahwa hanya beberapa TPS saja yang sudah melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara.


Berdasarkan informasi tersebut, dugaan kuat bahwa KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini belum menjalankan tugasnya secara maksimal, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KPUD KKT dinilai kurang sigap dalam menaggapi persoalan yg terjadi saat ini. Seharusnya KPUD dalam koordinasi dengan pihak Forkopinda dapat meminta bantuan relawan untuk masalah melipat suara yang terlampau banyak dalam waktu kurang dari 24 jam, atau bisa meminta bantuan Pemda untuk mempercepat penyaluran logistik ke KKT. Kenapa Kabupaten bahkan Propinsi yang lain dengan persoalan yang sama, mampu menyelesaikan masalah logistiknya, sementara KPUD KKT sendiri malah tidak mampu meyelesaikan masalah ini?

Jika memang ada keterlamabatan penyaluran logistik dengan jumlah TPS yang lebih dari setengah di kecamatan Tanimbar Selatan, KPUD memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan pemungutan suara secara serempak di Kecamatan Tanimbar Selatan, dan akan dilakukan apabila semua logistik pemilu telah siap disalurkan. Kejadian seperti ini, justru akan menimbulkan kecurangan - kecurangan pemilu, dan menurunkan nilai dari asas Pemilu itu sendiri yakni Luber (langsung umum bebas rahasia) dan Jurdil (jujur adil).

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati KKT meminta kepada semua pihak agar turut bekerja sama dan memberikan dukungan kepada KPUD KKT sebagai penyelenggara pemilu, agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa ada statement - statement yang membingungkan masyarakat.

"Kemudian kalau ada statement yang mengatakan bahwa pemerintah daerah merencanakan sebuah kejahatan demokrasi, saya kira sudah ada undang-undang yang sangat ketat sehingga tidak ada kemungkinan seperti itu. Saya meminta kepada pribadi yang menyampaikan statement tersebut agar tidak menyampaikan hal-hal yang membingungkan masyarakat dan saling mempersalahkan. Yang kedua Saya memintah kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan statement - statement yang sengaja menyudutkan penyelenggara atau sengaja mengalihkan isu," jelas Fatlolon.

Dalam pernyataan tersebut, awak media sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Bupati, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggara sepenuhnya. Hanya saja kejadian ini merupakan salah satu gambaran timpangnya pelayanan terhadap masyarakat karena ada pihak yg merasa mampu dan bisa tanpa meminta dukungan dari pihak lain, yang sebenarnya akan sangat membantu.

Sangat diharapkan agar pada kesempatan ini, KPUD sebagai Penyelenggara Kabupaten menyatakan melakukan pemilihan ulang di seluruh TPS Kecamatan Tanimbar Selatan, dan melakukan pengusulan biaya pemilihan ulang kepada  Presiden melalui KPU Pusat, sehingga dapat terlaksana Pemilihan Umum yang sesuai dengan harapan kita semua.

Setiap Media di KKT meyatakan dukungan sepenuhnya untuk tegaknya demokrasi di Negeri bedtajuk Duan Lolat ini, dalam bentuk sosialisasi maupun informasi secara luas kepada masyarakat, terkait persoalan dan perkembangan KKT, termasuk kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kabupaten ini. (MK)