Hasil Penelitian BPN, Adriansya Menilai PD Pasar Keliru Lakukan Pembongkaran

Hasil Penelitian BPN, Adriansya Menilai PD Pasar Keliru Lakukan Pembongkaran

Editor : Ahmad Alhasni
Kamis, 14 Maret 2019

Tim Kuasa Hukum Pasar Sentral Kota Makassar, Adriansya. (Foto: Faried/SimpulRakyat.co.id)

SimpulRakyat.co.id, Makassar - Aliansi Pedagang Makassar Mall (ALPMM) bersama Tim Kuasa Hukum Pasar Sentral Kota Makassar menyambangi kantor  Ombudsman Perwakilan Sulsel di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Kamis (14/03).

Kunjungan ini dalam rangka melaporkan  adanya dugaan maladministrasi PD Pasar yang berdampak pembongkaran lapak pedagang pada 28 September 2018 silam.

Tim Kuasa Hukum Pasar Sentral Kota Makassar, Adriansya mengatakan hasil penelitian BPN membenarkan bahwa tanah yang mau dieksekusi tersebut bersertifikat HGB bukan tanah milik pemerintah.


Adriansya juga mengatakan HGB tersebut berlaku sampai tahun 2023 dari hasil ini, Adrian menilai PD Pasar keliru melakukan pembongkaran.

Selain itu, ia juga menyampaikan dugaan ada oknum yang mengatakan sertifikat ini tidak berlaku, bahkan dianggap sebagai kertas pembungkus kacang, paparnya saat wawancara di depan kantor Ombudsman.

"Berdasarkan keterangan dari Pak Aswiwin orang yang berwenang dalam perkara ini, sudah ada pemanggilan untuk Direktur PD Pasar dan sudah di lakukan penelitian juga di BPN bahwasanya benar, jadi tanah yang mau dieksekusi tersebut adalah tanah sertifikat HGB bukan tanah punya pemerintah dan HGB itu masih berlaku hingga  2023, jadi secara tidak langsung kita bisa bilang keliru PD Pasar itu melakukan pembongkaran karna di sana (sentral-red) masih jelas hak-hak kepemilikan," jelasnya.


"Kita juga akan hadirkan saksi ahli mengenai kepemilikan, keabsahan sertifikat, karena kalau kita dengar isu-isu di luar, katanya sertifikat ini sudah ngak berlaku, jadi kalau tidak berlaku katanya jadi pembungkus kacang, jadi kita tidak tahu pembungkus kacang yang ada lambang garudanya harganya berapa, kalau dari klayen kami katanya ada yang bilang dari pihak developer dari pihak pemerintah, cuman kami belum tahu, jadi kita masuk aja ke agenda pembuktian," pungkasnya.

Penulis: Faried