Geruduk DPRD Sulsel, ALARM Perjuangkan Keadilan untuk Keluarga Aliamin

Geruduk DPRD Sulsel, ALARM Perjuangkan Keadilan untuk Keluarga Aliamin

Simpul Rakyat
Senin, 11 Maret 2019

Geruduk DPRD Sulsel, ALARM Perjuangkan Keadilan untuk Keluarga Aliamin

SimpulRakyat.co.id - Aliansi Rakyat dan Mahasiswa (ALARM) warnai pelataran Kantor DPRD Provinsi Sulsel dalam aksi penolakan penggusuran yang akan dilakukan oleh Pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel terhadap tempat tinggal Aliamin di taman patung kuda Benteng Roterdam Makassar.

Aksi ini berlangsung di depan kantor DPRD Sulsel, Jl. Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Senin (11/3).


Dalam aksinya, ALARM, LBH Makassar, FSPBI, Pembebasan, WALHI Sulsel, UKPM Unhas, KPA Sulsel, Komunal, Fosis UMI, KSN Sulsel, PMII Rayon FAI UMI, CGMT, FMK, FSP Napas, FSP Transindo, FSP Tugasku, FSP Kobar, SPMN dan BEM FAI UMI ikut terlibat dalam penolakan penggusuran kediaman Aliamin.

Melalui aksi Jenderal Lapangan, Datu Gozali menilai tindakan pihak balai pelestarian cagar budaya Sulsel sewenang-wenang melawan hukum serta menimbulkan ancaman terjadinya pelanggaran HAM.


Ia juga mendesak Presiden RI, menteri pendidikan dan kebudayaan RI, Balai pelestarian cagar budaya Provinsi Sulsel, DPRD Sulsel, DPRD Kota Makassar untuk menghentikan rencana penggusuran, dan meminta Komnas HAM RI, Ombudsman RI untuk menyelidiki ancaman terjadinya pelanggaran HAM.

"Kami dari ALARM dan beberapa Organisasi yang tergabung dalam gerakan ini, menilai rencana pengosongan oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulsel terhadap rumah Aliamin adalah tindakan diskriminatif, sewenang-wenang, melawan hukum dan menimbulkan ancaman terjadinya pelanggaran HAM," kata Datu Gozali.


"Untuk itu kami kami menuntut dan mendesak Presiden RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Prov. Sulsel, DPRD Prov Sulsel, DPRD Kota Makassar, untuk menhentikan rencana penggusuran terhadap Aliamin," Desaknya dalam orasi.

"Kami juga meminta kepada KOMNAS HAM RI dan OMBUDSMAN RI untuk melakukan penyelidikan terkait ancaman terjadinya pelanggaran HAM," pungkasnya. (Faried)