Apakah Proses Hukum Kita Masih Berwajah?

Apakah Proses Hukum Kita Masih Berwajah?

Simpul Rakyat
Rabu, 13 Februari 2019

Ketua Lembaga Aliansi Indonesia - Badan Penelitian Aset Negara (LAI - BPAN) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jems Masela

SimpulRakyat.co.id - Jems Masela selaku Ketua Lembaga Aliansi Indonesia - Badan Penelitian Aset Negara (LAI - BPAN) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempertanyakan apakah Proses Hukum di Indonesia masih berwajah? Hukum siapa? Begitu banyak pertanyaan seputar penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Duan Lolat ini.

Dia menyikapi mengenai persoalan hukum yang dihadapi oleh terdakwa atas nama Dany Singeran, yang adalah karyawan/tenaga kerja pada salah satu toko terkenal di Saumlaki.

Dany dilaporkan oleh Majikan alias Bosnya (pemlik toko) atas tuduhan melakukan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 372, 378. Setelah terdakwa (Dani) melaporkan Bosnya, (Kyat) ke Disperindag Kepulauan Tanimbar,  yang mana majikannya telah memPHKan dirinya. Serangan balik yang dilakukan majikannya, melaporkan Dany ke Polres, dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan.

Jems Masela sedikit menyinggung mengenai persoalan tersebut dalam peyidikan di tingkat pertama Polres. Tak sedikit pun saksi yang jelas-jelas sangat mengetahui persoalan inti, tidak pernah dijadikan saksi pada pemeriksaan di penyidik polres, dimana saksi tersebut adalah istri majikannya (Ny. ET). Jems menyinggung hal ini karena semua yang berkaitan dengan permasalahan itu dan tahu, karena permasalahan tersebut urusan terdakwa Dany dan Ny ET, kenapa tidak pernah dijadikan saksi.

Jems Masela menambahkan, terdakwa Dani adalah karyawan Toko Yamdena Plasa. Dalam pekerjaannya, terdakwa lalu di tugaskan lagi menangani pekerjaan Expedisi, Fa. Makuku Jaya, milik majikannya (RT). Jika kita simak, Terdakwa Dani telah di pekerjakan pada dua Badan Usaha, dan usaha Expedisi di tangani oleh Istri majikannya, justru terjadi permasalahan ini,  adalah pekerjaan Expedisi yang segala transaksinya di lakukan antara terdakwa dan Istri majikannya (ET). Herannya penyidik Polres tidak pernah libatkan istri majikannya untuk menjadi saksi.

Masela juga melihat ada kejanggalan pada persoalan di maksud, alasannya seperti yang di sebutkan di atas. "Untuk itu, Saya akan berkordinasi dengan sejumlah pihak untuk kasus tersebut, dan jika kedapatan ada celahnya, nanti kita akan sikapi seperti apa, masih rahasia," jelasnya kepada wartawan SimpulRakyat.co.id, Rabu (13/02) di kediamannya.

Kini kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negri Saumlaki dan sementara di sidangkan. Tahap pemeriksaan saksi, Ketua DPC Aliansi Indinesia Kepulauan Tanimbar itu, meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin sidang agar benar-benar mengedepankan profesionalisme dalam perkara di maksud. Menurutnya, tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari sistim peradilan pidana.

Dikatakan bahwa, karena pada tahap inilah akan diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan dipidanakan, atau tidak bersalah dan oleh karenanya di lepaskan dari segala tuntutan hukum, dalam konteks peradilan pidana. Dia juga menambahkan, kepada hakim yang menangani perkara ini agar bisa menerimah permohonan terdakwa terkait saksi transaksi dengan Istri majikannya (Ny. ET) karena terdakwa tidak pernah transaksi dengan Sdr (RT) alias Kyat. Menyangkut para saksi yang di tunjuk oleh majikannya,  perlu di dalami, di bijaki oleh yang mulia Hakim dalam memimpin sidang tersebut.

Jems sangat menyesali, kebenaran dan keadilan itu hampir tidak lagi berpihak kepada orang kecil/miskin, mereka yang berduit bisa saja membeli hukum semau mereka, untuk itulah dia juga berharap agar hukum itu di gunakan sebagai Panglima. Proses ajudikasi didasarkan pada peraturan tiga prinsip dasar hukum acara pidana, yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of inocence), proses dan prosedur. Ketiga prinsip dasar ini yang melahirkan kewenangan dan diskresi dalam penegakan hukum pidana termasuk di antaranya adalah penjatuhan pidana.

Jems Masela juga menyentil persoalan PHK yang dilakukan RT terahadap terdakwa Dani Singeran, yang sudah dilaporkan ke Disperindag agar secepatnya ditangani dan berdasarkan aturan tenaga kerja, majikannya bisa membayar semua hak terdakwa dan kalaupun tidak,  RT juga harus digiring ke Pengadilan Industrial.

Ketua DPC LAI - BPAN Kepulauan Tanimbar itu,  komitmen untuk mengawal kasus tersebut di tingkat PN, bahkan sementara di Disperindag, dia tidak sama skali membiarkan para penguasaha-penguasa, untuk seenak dan semau mereka, bisa mengintervensi persoalan hukum yang terjadi di negeri/daerah ini.

Kendati Kepastian Hukum seringkali di pertentangkan, namun hukum pidana justru mensyaratkan keselarasan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan penjatuhan pidana kehilangan esensinya untuk mengantarkan hukum pidana sebagai instrumen dalam menciptakan ketertiban hukum dan sosial. (JM)