Menteri PUPR Kecewa Saat Melintasi Jalan Trans Yamdena yang Rusak Berat

Menteri PUPR Kecewa Saat Melintasi Jalan Trans Yamdena yang Rusak Berat

Redaktur Simpul Rakyat
Jumat, 11 Januari 2019

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

SimpulRakyat.co.id - Kunjungan kerja dua menteri strategis Presiden RI Joko Widodo yakni menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Kamis (10/01/2019) menyisahkan kenangan pahit. Pasalnya, jalan Trans Yamdena yang dilalui menuju jembatan Leta Oar Ralan rusak berat, mulai dari desa Arma kecamatan Nirunmas hingga Siwahan lokasi jembatan yang menghubungkan pulau Yamdena dengan pulau Larat.

Kondisi jalan yang begitu memprihatinkan menimbulkan berbagai pertanyaan dari Basuki Hadimuljono. Nampak dari raut wajahnya, ada kekecewaan yang begitu mendalam. Kondisi jalan yang sangat sempit, ketebalan lapisan aspal yang sangat tipis, jalan yang rusak parah di beberapa titik yang membuat menteri PUPR ini geram.

Saat kembali ke Saumlaki ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah meresmikan jembatan Leta Oar Ralan, Basuki Hadimuljono langsung membuat rapat mendadak dengan jajarannya di hotel Harapan Indah Saumlaki, Kamis (10/01).

Padahal di jam yang sama, bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon telah menyiapkan jamuan makan malam di kediamannya namun kedua menteri enggan untuk hadir. Menteri PUPR lebih memilih rapat dan membahas pembangunan jalan di Kepulauan Tanimbar yang morat marit dan menteri Keuangan memilih makan malam di hotel Beringin Dua dan membahas kemana larinya uang negara yang dipakai untuk pembangunan jalan Trans Yamdena tersebut.

Diharapkan dengan adanya kunjungan kedua menteri ini dan melihat langsung kondisi jalan Trans Yamdena yang tidak memenuhi standar maka, kontraktor yang menangani proyek jalan tersebut harus dipanggil dan dimintai keterangan.

Uang negara milyaran rupian yang dikucurkan setiap tahunnya untuk pembanguna infrastruktur jalan di Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar harus dipertanggung jawabkan agar masyrakat Maluku, khusunya masyarakat Kepulauan Tanimbar tidak dirugikan karena ulah serakah kontraktor - kontraktor nakal ini. (MK)