Fatlolon: Pemda Kepulauan Tanimbar Telah Bebaskan Lahan Sumber Air Bersih di Desa Bomaki

Fatlolon: Pemda Kepulauan Tanimbar Telah Bebaskan Lahan Sumber Air Bersih di Desa Bomaki

Simpul Rakyat
Rabu, 09 Januari 2019

Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon. (Foto: Humas Pemkab MTB)

SimpulRakyat.co.id - Penyebab kericuhan di Desa Bomaki pada Senin malam (7/1) diduga lantaran masyarakat meminta lahan mereka di lokasi sumber air bersih di Desa Bomaki agar segera dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Masyarakat yang memiliki lahan tersebut memberikan kuasa kepada Lembaga Garuda Muda Indonesia yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapingi mereka dalam proses pembebasan lahan itu.

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon saat diwawancarai wartawan SimpulRakyat.co.id di sela - sela acara pelantikan beberapa kepala desa di Aula Pendopo Kediaman Bupati, Selasa (8/1), mengatakan bahwa lahan tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

"Lahan yang luasnya 900 meter persegi itu sudah dibayar oleh pemerintah daerah sejak tahun 2009 lalu kecuali diluar 900 meter persegi. Tadi saat mediasi saya sudah tunjukan bukti pembayarannya kepada perwakilan Lembaga Garuda Muda Indonesia dan masyarakat," jelas Fatlolon.

Lanjutnya, beberapa waktu lalu perwakilan Lembaga Garuda Muda Indonesia sempat mendatangi kantor bupati, mereka menuntut agar pemerintah daerah segera membayar lahan tersebut, namun Fatlolon menyarankan agar alangkah baiknya mereka melakukan upaya hukum melalui pengadilan guna mendapat putusan tetap yang nantinya memerintahkan pemerintah daerah membayar atau tidak.

"Kalau mereka yang meminta tidak bisa karena ini uang negara, satu rupiah pun harus dipertanggung jawabkan, apalagi sudah dibayar tahun 2009. Dan perlu dipahami bahwa pembayaran tersebut adalah atas tanah dan tanaman tumbuh, bukan air," sambungnya.

Pemerintah daerah telah merencanakan untuk memperluas area sumber air tersebut dari 900 meter persegi menjadi 50.000 meter persegi (sekita 5 Ha) dan sempat dilakukan pembebasan lahan akan tetapi ada dualisme di Desa Bomaki dan beberapa kelompok yang mengaku memiliki hak atas tanah. Karena masih ada permasalahan lahan maka bupati menugaskan kepada Kepala Desa dan Camat untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Jadi ketika pembayaran tidak keliru karena kita tidak mau salah bayar," ujar Fatlolon.

Lembaga Garuda Muda Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol sempat mengeluarkan surat bagi lembaga - lembaga atau organisasi masyarakat yang melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar melaporkan legalitas kelembagaannya ke Kesbangpol agar terdaftar sebagai lembaga yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini.

Saat ditanyai legalitas dari Lembaga Garuda Muda Indonesia, Fatlolon mengatakan akan mengeceknya ke Kesbangpol. "Akan saya cek, kalau sudah mendaftarkan diri lalu meperoleh ijin silahkan saja, namun kalau berdampak pada gangguan keamanan seperti di Desa Bomaki itu (sampai camat dilempar) maka saya minta lembaga ini jangan ada disini lagi," ujar Fatlolon.

Keberadaan Lembaga atau Organisasi Masyarakat di kabupaten ini sangat penting guna melakukan fungsi kontrol terhadap berbagai aspek, namun perlu diingat bahwa Lembaga maupun Organisasi harus menaati berbagai aturan yang berlaku di daerah ini demi kebaikan bersama. (MK)