Dana Tak Terterduga APBD MTB 2017 Dipertanyakan

Advertisement

Dana Tak Terterduga APBD MTB 2017 Dipertanyakan

Simpul Rakyat
Rabu, 07 November 2018


SimpulRakyat.co.id -- Dana tak terduga tahun anggaran 2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dikucurkan untuk pembangunan talud di Desa Waturu Kecamatan Nirunmas karena terjadi bencana alam. Sebelumnya pembangunan talud ini direncanakan pelaksanaannya ditahun 2017 tetapi juga dianggarkan pembangunannya di tahun 2018 disinyalir talud tersebut belum dikerjakan.

"Dana tak terduga tahun 2017 yang jumlahnya dua miliar lebih itu sebagian digunakan untuk pembangunan talud di desa Waturu, padahal mau saya sampaikan pembangunan talud Desa Waturu dianggarkan pada APBD tahun 2018, itu ada dua nomenklatur diperdebatkan yaitu pembangunan talud Waturu yang nilainya agak besar dan pembangunan talud Waturu yang nilainya dibawah dua ratus juta yang ujungnya penunjukan," ujar mantan anggota komisi C DPRD Maluku Tenggara Barat.

Dirinya melanjutkan, sebelumnya ada penyampaian bahwa pembangunan talud di Desa Waturu menggunakan dana tak terduga tahun 2017, apakah sudah terealisasi atau belum di lapangan atau baru mau ditenderkan dan menggunakan dana tahun 2018?, karena menurutnya, hal itu telah dibahas oleh komisi C DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2018 juga, kalaupun ada pimpinan DPRD mengatakan pembangunan talud di desa Waturu tahun 2017 itu suatu kekeliruan.

"Pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyurati pimpinan DPRD untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Desa Waturu lalu DPRD mengeluarkan rekomendasi, namun saya belum membaca rekomendasinya karena wilayahnya Pimpinan DPRD, tetapi saya mau sampaikan bahwa dana tak tersangka 2017 yang katanya mau dipakai untuk pembangunan talud Waturu, baru dibangun dianggarkan dalam APBD tahun 2018," kata mantan Anggota Komisi C DPRD MTB.

Pembangunan talud Waturu tahun 2018 yang nilainya miliaran rupiah untuk satu nomenklatur dan nomenklatur berikutnya pembangunan talud Waturu dua, yaitu dibawah dua ratus juta, yang menggunakan dana tahun 2018, bukan menggunakan dana tak tersangka tahun 2017, maka semestinya kalau pembangunan talud tahun 2017 harus dibangun dengan dana tahun 2017 dan bukan baru mau dibangun tahun 2018 dan yang akan dibangun sekarang ini sudah dianggarkan pada APBD tahun 2018.

"Sebelumnya persetujuan menggunakan dana tak tersangka tahun 2017 karena berdasarkan keadaan yang emergensi, karena itu DPRD lalu untuk menyelamatkan masyarakat Desa Waturu maka disepakati menggunakan dana tak tersangka untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak bencana alam, tetapi kenyataannya belum ada pembangunan talud di tahun 2017 dan ini kami pertanyakan juga," dijelaskan mantan Anggota Komisi C DPRD itu.

Surat dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kemudian didesposisikan ke komisi C,  kalaupun keadaan sangat darurat dan membutuhkan penanganan cepat tidak ada salahnya persetujuan pimpinan DPRD asalkan yang disepakati benar - benar ditindaklanjuti sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada.

Diketahui, semua anggota DPRD mempunyai fungsi kontrol dan terkait surat rekomendasi pimpinan DPRD yang menyatakan penggunaan dana tak tersangka pembangunan talud penahan ombak di Desa Waturu karena terjadi bencana waktu itu, ini baru diketahui beberapa hari terakhir ini oleh mantan anggota Komisi C DPRD Maluku Tenggara Barat.

Dimana pembahasan APBD yang ditetapkan pada tanggal 31 November 2017 itu baru dianggarkan pembangunan talud desa Waturu dan itu melewati perdebatan, disebabkan oleh tiga nomenklatur tetkait
pembangunan talud Waturu, kemudian dihilangkan satu nomenklaturnya. Hal ini belum dibahas ditingkat komisi namun nilai anggarannya sangat jelas dalam risallah Rapat Paripurna atas persetujuan apapun yang terjadi di Lembaga DPRD yang mengacu pada persetujuan Paripurna.

Mekanisme pembahasan Laporan PertanggungJawaban APBD tahun 2017 tidak sesuai mekanisme, pada saat itu Fraksi PKPI yang terdiri dari PKPI dan PKS melakukan rapat Fraksi. Kemudian menyatakan tidak bisa menerima laporan PertanggungJawaban keuangan tahun 2017, karena tidak dibahas secara rinci kegiatan - kegiatan dan dana apa yang digunakan. (IS)